P3SRI dan REI Gugat PErmen PURP Tentang Apartemen/Rusun

Hasil gambar untuk apartemen

Setelah kekisruan 2011 tentang Undang-undang Rumah Susun sedikit mereda. Baru-baru ini muncul sebuah Peratruran Menteri (Permen) yang menurut Real Estae Indonesia atau REI dan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) sedikit terusik. Pasalnya dalam Permen tersebut terdapat kejanggalan yang dirasakan akan menguntungkan satu pihak demi merauk keuntungan financial.

Yusril Ihza seorang Pakar Hukum Tata Negara yang ditunjuk REI bersama dengan perwakilan P3RSI merasa keberatan dengan Permen yang diterbitkan pada bulan Oktober tahun lalu tersebut. Yusril menilai jika Permen yang dterbitkan oleh Menteri PURP tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pada pemilik unit satuan rumah susun.

Dengan adanya Permen baru tersebut, keresahan dan gangguan kerja pada pengembang apartemen pun semakin besar, begitu juga dengan hak dan kewajiban tiap pemilik rumah susun yang tidak jelas.

“Ada enam kejanggalan dalam Permen PUPR itu, misalnya pada Pasal 19 ayat 3 terkait Pemilihan Pengurus PPPSRS bertentangan dengan UU karena UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Rusun) pasal 75 tidak mengatur hak suara dalam pembentukan PPPSRS. Demikian juga keputusan MK No.35/PUU-XIII/2015 tentang pemilihan pengurus PPPSRS,” ucap Yusril pada Kamis, 17/1/19 lalu di kantornya, Ihza & Ihza Law Firm yang berlokasi di Jakarta.

Selain itu Yusril juga menilai jika ada kejanggalan terkait dana yaitu pada Permen Nomer 23 Tahun 2018 yang dirasa menyalahi UU sebab bisa memberi penambahan hak yang tak sesuai. Pembatasan kuasa pada pasal 5 ayat 3 untuk membatasi sesoerang dan badan hukum dalam mengambil suara juga jelas bertentangan dengan KUH Perdata ataupun Undang-undang Perseroan terbatas.